KLIKPARIGI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tengah mengkaji perubahan struktur organisasi dan tata kerja di tingkat Kantor Pertanahan (Kantah) guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pembahasan ini melibatkan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantah dari seluruh Indonesia melalui forum diskusi daring pada Senin (11/05/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa transformasi organisasi perlu diarahkan dengan pendekatan berbasis wilayah agar mampu menjawab kebutuhan pelayanan yang lebih efektif di tengah keragaman kondisi daerah di Indonesia.
Menurutnya, struktur yang selama ini berorientasi pada pembagian fungsi teknis perlu dikaji ulang agar lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Ia menilai berbagai persoalan pertanahan kerap muncul berdasarkan karakteristik wilayah tertentu, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual.
Dalam tahap awal perumusan perubahan ini, jajaran diminta melakukan analisis mendalam agar desain organisasi yang dihasilkan mampu mempercepat pelayanan, meningkatkan ketepatan penanganan, serta memperkuat respons terhadap kebutuhan masyarakat.
Pendekatan berbasis wilayah ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat, seperti meningkatkan pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki sistem pengawasan, mendukung deteksi dini permasalahan pertanahan, serta memperkuat integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.
Wamen Ossy juga menekankan bahwa arah pelayanan pertanahan ke depan akan semakin modern dengan dukungan teknologi, sehingga seluruh unsur organisasi perlu memiliki pemahaman menyeluruh, tidak terbatas pada satu fungsi teknis saja.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyoroti pentingnya penataan tugas dan fungsi yang jelas hingga ke tingkat daerah. Ia menilai koordinasi yang baik serta struktur komando yang teratur menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas layanan publik.
Dengan adanya rencana transformasi ini, diharapkan sistem kerja di lingkungan ATR/BPN dapat semakin adaptif dan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.”
