KLIKPARIGI.ID – Penyusunan arah pembangunan Kabupaten Parigi Moutong tahun 2027 terus dimatangkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD yang digelar sebagai forum strategis penyelarasan program prioritas daerah. Agenda tahunan tersebut menjadi tahapan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan agar lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ketua Panitia Musrenbang RKPD 2027, Iqbal Karim, mengatakan forum tersebut memiliki peran sentral dalam menyempurnakan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum ditetapkan sebagai pedoman pembangunan tahun berikutnya.
“Musrenbang menjadi ruang bersama untuk menyepakati isu strategis pembangunan, menetapkan prioritas daerah, sekaligus menyelaraskan seluruh usulan program pembangunan,” ujar Iqbal, Senin (30/03/2026).
Iqbal yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Parigi Moutong menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang RKPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, berbagai program yang dibahas dalam forum tersebut merupakan hasil akumulasi usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui tahapan perencanaan berjenjang, mulai dari desa, kecamatan, hingga pokok-pokok pikiran DPRD.
“Seluruh usulan yang dibahas adalah hasil aspirasi masyarakat dan pokok pikiran DPRD yang telah dihimpun melalui proses perencanaan dari bawah,” jelasnya.
Musrenbang RKPD tingkat kabupaten itu digelar di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong dan diikuti oleh unsur DPRD, perangkat daerah, Forkopimda, camat, serta perwakilan masyarakat dari berbagai sektor.
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan, di antaranya perwakilan DPRD, Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, serta jajaran Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong.
Iqbal menegaskan, RKPD 2027 memiliki arti strategis karena menjadi tahun kedua implementasi RPJMD 2025–2029, sehingga dokumen yang disusun harus mampu menerjemahkan target-target pembangunan jangka menengah daerah secara konkret.
“RKPD harus menjadi dokumen substantif yang benar-benar menjadi pedoman pembangunan, bukan sekadar pelengkap administrasi dalam penyusunan anggaran,” tegasnya.
Ia berharap hasil Musrenbang dapat menjadi landasan bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja yang terarah dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Semua pihak harus berkomitmen mengawal hasil Musrenbang ini agar benar-benar menjadi acuan pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
