KLIKPARIGI.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, meminta seluruh jajaran pertanahan untuk mempercepat penyelesaian layanan kepada masyarakat dan menghindari terjadinya penumpukan permohonan. Hal tersebut disampaikan saat meninjau langsung pelaksanaan layanan pertanahan akhir pekan di Kantor Pertanahan Kota Semarang, Sabtu (18/4/2025).
Menurut Ossy, tingginya jumlah permohonan layanan yang masuk harus diimbangi dengan kecepatan kerja dan ketelitian petugas di lapangan. Ia menilai, peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan menuntut adanya respons yang lebih cepat dan profesional.
“Jumlah permohonan terus meningkat dan masyarakat tentu berharap pelayanan yang cepat serta tepat. Karena itu, kita harus bisa bekerja lebih sigap tanpa mengurangi kualitas dan akurasi,” ujar Ossy.
Ia mengatakan, wilayah Jawa Tengah saat ini termasuk daerah dengan tingkat permohonan layanan pertanahan yang cukup tinggi. Kondisi tersebut, lanjutnya, perlu diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan penumpukan berkas yang dapat menghambat proses pelayanan.
“Jangan sampai ada berkas yang tertunda terlalu lama. Semua harus segera diproses agar tidak menjadi beban di kemudian hari,” tegasnya.
Ossy juga meminta setiap Kantor Pertanahan untuk menyiapkan langkah mitigasi guna menghadapi lonjakan layanan, termasuk dengan memperkuat sistem kerja dan pembagian tugas di internal kantor.
“Kalau ada potensi kendala, segera dicari solusinya. Kita tidak boleh menunggu sampai masalah menumpuk baru bertindak,” katanya.
Selain mempercepat penyelesaian layanan, Ossy menekankan pentingnya inovasi dalam proses bisnis pertanahan. Menurutnya, pembaruan sistem dan pelayanan harus terus dilakukan agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan yang tersedia.
“Kita perlu terus berinovasi supaya pelayanan menjadi lebih sederhana, lebih cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, sinergi lintas sektor akan membantu menciptakan pelayanan pertanahan yang lebih optimal, transparan, dan minim hambatan.
“Kerja sama dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum harus diperkuat agar setiap persoalan di lapangan bisa ditangani dengan baik,” pungkas Ossy.
