KLIKPARIGI.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/03/2026).
Dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Menteri Nusron menyampaikan optimisme terhadap kinerja kementeriannya. Hingga akhir Maret 2026, realisasi anggaran tercatat telah mencapai 20,10 persen.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Nusron juga memaparkan progres pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di sektor pertanahan. Beberapa program yang telah menunjukkan perkembangan antara lain Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi bukan mengalami hambatan, tetapi masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa percepatan program membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk dari DPR RI, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
“Kami berharap pelaksanaan program tahun 2026 dapat terus dipercepat dengan dukungan dan pendampingan dari Komisi II DPR RI,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menekankan pentingnya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya dengan orientasi yang jelas terhadap manfaat bagi masyarakat.
“Kami meminta agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan dampak nyata bagi masyarakat, serta memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Turut mendampingi Menteri ATR/BPN dalam rapat tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui forum ini, diharapkan pelaksanaan program pertanahan nasional dapat berjalan lebih optimal, transparan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
