KLIKPARIGI.ID – Permintaan bantuan armada pengawasan laut disampaikan Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dalam Rapat Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan 2026, Kamis (26/2/2026). Langkah itu dinilai mendesak guna memperkuat patroli laut dan menekan praktik illegal fishing yang kian marak.
Di hadapan jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten, Bupati menegaskan bahwa pengawasan di wilayah perairan Parigi Moutong harus diperkuat dengan dukungan sarana prasarana yang memadai, khususnya speed boat untuk patroli rutin.
Ia mengungkapkan, persoalan illegal fishing sebenarnya telah dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk isu tambang ilegal. Namun praktik pengeboman ikan kini dinilai semakin terorganisir dan berani, sehingga membutuhkan respons lebih tegas di lapangan.
“Kami sudah melakukan sosialisasi intensif di seluruh kecamatan bersama Polairut Polres maupun Polda Sulteng. Plang peringatan juga sudah dipasang di titik-titik rawan. Tetapi praktik illegal fishing ini masih terus berlangsung, bahkan semakin masif,” ungkapnya.
Menurut Bupati, pola operasi pelaku juga berubah. Jika sebelumnya aksi pengeboman dilakukan pada siang hari, kini dilakukan pada malam hari dengan menggunakan peredam suara agar tidak terdeteksi aparat.
Dampaknya sangat dirasakan oleh nelayan tradisional di sepanjang pesisir Parigi Moutong. Hasil tangkapan menurun drastis karena ikan menjauh dari area tangkap akibat ledakan bom.
“Dalam radius sekitar dua kilometer dari titik pengeboman, ikan-ikan akan lari dan sulit kembali. Nelayan kita yang turun melaut sering pulang dengan tangan kosong,” tegasnya.
Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan terpaksa mencari alternatif pekerjaan lain karena pendapatan dari melaut tidak lagi mencukupi.
Sebagai solusi, aparat Polairut mengusulkan dukungan tiga unit speed boat untuk mengawasi wilayah tengah, selatan, dan utara. Namun Bupati menyadari keterbatasan anggaran daerah, terutama untuk biaya operasional patroli.
“Kami berharap minimal ada satu unit speed boat untuk memperkuat pengawasan. Pemerintah kabupaten siap menyiapkan dukungan tambahan sesuai kemampuan, agar ada aktivitas patroli rutin di laut,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan patroli laut merupakan langkah konkret yang harus segera direalisasikan melalui sinergi antara pemerintah provinsi, aparat penegak hukum, dan pemerintah kabupaten, agar praktik illegal fishing dapat ditekan dan mata pencaharian nelayan tetap terjaga.
