KLIKPARIGI.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam praktik penilaian aset tanah saat menjadi pembicara pada webinar nasional yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Senin (23/02/2026).
Dalam forum daring yang diikuti ratusan peserta dari berbagai wilayah, ia menilai organisasi profesi memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas dan akuntabilitas penilai di Indonesia.
“MAPPI memiliki posisi strategis dalam memastikan para penilai bekerja sesuai standar kompetensi dan kode etik. Konsistensi organisasi profesi sangat menentukan kepercayaan publik terhadap hasil penilaian,” ujar Ossy Dermawan.
Kegiatan bertajuk “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, hingga kalangan akademisi. Diskusi menyoroti tantangan hukum yang kerap dihadapi penilai, terutama dalam proyek-proyek strategis dan pengadaan tanah.
Menurut Ossy, kesalahan prosedur maupun kurangnya dokumentasi teknis sering kali menjadi celah munculnya persoalan hukum. Karena itu, ia mendorong para penilai untuk selalu memperkuat basis metodologi dan administrasi kerja.
“Setiap proses penilaian harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun hukum. Ketelitian dan transparansi adalah kunci untuk meminimalkan risiko,” tegasnya.
Ia juga memastikan kementeriannya akan terus menyempurnakan sistem dan regulasi agar tata kelola penilaian semakin terintegrasi serta adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional.
“Kami berkomitmen membangun sistem penilaian yang lebih solid melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan pimpinan MAPPI menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas organisasi. Webinar ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperluas wawasan anggota sekaligus memperkuat perlindungan profesi.
“Perlindungan profesi bukan semata-mata untuk penilai, tetapi juga demi kepentingan masyarakat luas agar hasil penilaian benar-benar kredibel,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan lahir rekomendasi yang mampu memperkuat posisi profesi penilai sebagai pilar penting dalam mendukung kebijakan pertanahan dan pembangunan nasional.
