KlikParigi.id – Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja birokrasi, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Sosialisasi Penugasan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong, pada Senin (24/2/2025).
Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Yusnaesni, yang hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo.
Dalam sambutannya, Yusnaesni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dan fundamental untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
“Reformasi birokrasi merupakan pondasi penting untuk memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” ujar Yusnaesni.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang evaluasi reformasi birokrasi, yang menekankan pentingnya proses penilaian secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi di setiap instansi pemerintah.
“Evaluasi reformasi birokrasi adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Tujuannya untuk menilai kemajuan serta efektivitas upaya perbaikan birokrasi, termasuk di Kabupaten Parigi Moutong,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yusnaesni menegaskan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Parigi Moutong merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
“Melalui penguatan reformasi birokrasi, kita ingin menghadirkan pemerintahan yang tidak hanya bekerja dengan baik, tetapi juga mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ini merupakan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas hidup warga dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen pengukuran kinerja yang transparan dan terukur, agar setiap instansi pemerintah memiliki tanggung jawab jelas dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Yusnaesni menyampaikan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar forum penyampaian informasi, melainkan juga wadah diskusi dan kolaborasi antar-pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana bertukar pikiran dan memberikan masukan konstruktif untuk memperbaiki sistem kerja dan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa reformasi birokrasi bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama seluruh ASN, mulai dari pejabat eselon hingga staf pelaksana.
“Saya mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama mendukung dan mengimplementasikan reformasi birokrasi ini dengan semangat tinggi. Hanya dengan kebersamaan dan komitmen, perubahan nyata bisa terwujud,” tegasnya.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam memperkuat budaya kerja yang profesional, meningkatkan kinerja pelayanan publik, serta mendorong akuntabilitas di setiap sektor pemerintahan.
Dengan penguatan reformasi birokrasi dan implementasi SAKIP yang terukur, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menargetkan peningkatan skor evaluasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP pada tahun 2025, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas.
