KLIKPARIGI.ID – Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penguatan tata kelola pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, dan berlangsung di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/2/2026).
Rakor digelar sebagai langkah strategis untuk memastikan aktivitas pertambangan di Sulawesi Tengah tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan serta dampak sosial bagi masyarakat sekitar.
Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menekankan bahwa pengelolaan sektor pertambangan harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar perusahaan tambang tidak semata-mata mengejar produksi, melainkan turut memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan warga.
“Saya berharap sekali ini bisa tercapai evaluasi pengelolaan lingkungan. Ini kuncinya sekarang, dievaluasi pengelolaan lingkungannya agar bisa kita maksimalkan,” tegas Gubernur.
Ia juga menegaskan bahwa rapat koordinasi tersebut tidak boleh menjadi agenda seremonial semata, tetapi harus menghasilkan langkah konkret yang mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas untuk menangani berbagai aktivitas ilegal, termasuk pertambangan tanpa izin, penangkapan ikan ilegal, dan pembalakan liar. Namun demikian, ia mengakui bahwa upaya penertiban masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kondisi geografis yang sulit dijangkau dan keterbatasan sarana pendukung.
Di sisi lain, Bupati juga mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dalam satu tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Parigi Moutong tercatat menurun lebih dari satu persen, meskipun tetap diperlukan pengawasan ketat agar manfaat ekonomi tidak mengabaikan aspek lingkungan.
Sebagai penutup kegiatan, seluruh peserta rakor menandatangani berita acara kesepakatan bersama terkait Tata Kelola Pertambangan Ramah dan Berwawasan Lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah. Sejumlah poin penting yang disepakati antara lain peningkatan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bersama unsur TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BPK, serta perangkat teknis daerah; penataan perizinan sesuai regulasi; penguatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha pertambangan; serta evaluasi pemanfaatan ruang dan kawasan hutan sesuai kewenangan.
Selain itu, disepakati pula peningkatan pemantauan pengelolaan lingkungan hidup, dorongan terhadap investasi dan optimalisasi perizinan di tingkat daerah, peningkatan pendapatan melalui pajak dan Dana Bagi Hasil, serta penegakan hukum dan pemberian sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
Melalui rakor ini, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang tertib, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
