KLIKPARIGI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/01/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dengan agenda utama mengevaluasi pelaksanaan ILASPP sepanjang 2025 sekaligus mendorong percepatan penyusunan peta dasar skala 1:5.000 untuk kebutuhan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa penyediaan peta skala besar menjadi kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah dalam menyusun RDTR. “Pada 2024, peta skala 1:5.000 baru dapat diselesaikan untuk Pulau Sulawesi dan itu pun baru bisa dimanfaatkan pada pertengahan 2025. Sekarang kita mengevaluasi pekerjaan tahun 2025 karena target penyusunan RDTR harus segera dikejar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peta skala 1:5.000 memiliki nilai strategis karena mampu menampilkan detail spasial secara komprehensif, mulai dari batas bidang tanah, jaringan jalan, alur sungai, hingga kawasan sempadan. RDTR yang disusun berbasis peta tersebut nantinya menjadi rujukan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Belum tersedianya peta skala 1:5.000 ini masih menjadi kendala utama bagi banyak daerah dalam menyusun RDTR,” kata Nusron.
Program ILASPP sendiri mulai dijalankan pada Agustus 2025 setelah loan agreement dengan Bank Dunia disahkan. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri. Mulai 2026, program ini juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan di kawasan transmigrasi.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terbangun dengan Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penyelesaian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Ia mengungkapkan bahwa pada 2025, kedua kementerian telah melakukan inventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi yang kemudian dinilai oleh Kementerian Keuangan dengan valuasi hampir Rp3 triliun.
“Ketika Kementerian Transmigrasi dilibatkan dalam ILASPP, tentu kami sangat menyambut baik. Program ini akan sangat membantu kami dalam menyelesaikan tumpang tindih lahan transmigrasi sekaligus meningkatkan valuasi aset tanah,” ujar Iftitah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan. Ke depan, rapat lanjutan dijadwalkan kembali digelar guna membahas lebih rinci rencana pelaksanaan ILASPP pada tahun 2026.
