Klikparigi.id – Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, memimpin langsung rapat pembahasan normalisasi sungai di tiga desa, yakni Kayuboko, Air Panas, dan Olaya, yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Parigi Moutong, Senin (20/10/2025).
Rapat ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Parigi Moutong, unsur Forkopimda, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Wabup Abdul Sahid menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil peninjauan lapangan yang dilakukan bersama Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase.
Ia menyampaikan arahan Bupati agar seluruh pihak termasuk koperasi pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR), aparat desa, dan instansi terkait bekerja sama dalam pelaksanaan normalisasi sungai.
“Saya minta kita semua fokus dulu melakukan normalisasi sungai di tiga desa ini. Tujuannya untuk memulihkan aliran sungai, mencegah banjir, dan memperbaiki kerusakan lingkungan,” ujar Wabup.
Menurutnya, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung debit air serta mengembalikan fungsi ekologisnya. Wabup juga menegaskan bahwa proses normalisasi akan melibatkan semua unsur pengawasan, termasuk Polri, TNI, dan Kejaksaan, agar pelaksanaannya berjalan transparan dan sesuai aturan.
“Kita tidak boleh menutup mata. Saya akan turun langsung ke lapangan. Satu pekan ini kita fokus normalisasi. Semua alat berat harus diturunkan untuk memperbaiki lingkungan yang rusak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Mas Boy Tonggiroh, menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan di kawasan tersebut akan dihentikan sementara waktu hingga proses normalisasi sungai selesai dilakukan.
“Semua alat dikerahkan untuk menata alur sungai. Ini kerja bersama tanpa alasan. Setelah itu, pemerintah harus rutin melakukan pemeliharaan dan pengawasan agar kegiatan pengelolaan lingkungan berjalan sesuai prosedur,” ujarnya.
Usai rapat, Wabup Abdul Sahid memberikan klarifikasi kepada awak media terkait pemberitaan yang menyebut dirinya telah mengusir wartawan sebelum rapat dimulai. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan tidak ada niat untuk membatasi akses media.
“Saya kaget membaca berita bahwa saya mengusir wartawan. Itu tidak benar. Rapat ini tidak ada yang ditutupi. Saya hanya meminta wawancara dilakukan setelah rapat selesai, agar informasi yang disampaikan akurat berdasarkan hasil pembahasan,” jelasnya.
Wabup menegaskan bahwa Pemerintah Daerah selalu terbuka terhadap peran media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik.
“Semua informasi akan kami sampaikan secara terbuka setelah rapat. Tidak ada yang kami tutupi,” pungkasnya.
