KLIKPARIGI.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong kembali memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Bupati, Senin (24/11/2025).
Rakor ini diikuti oleh sejumlah pimpinan dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan upaya pengendalian harga dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, yang memimpin rapat tersebut, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan arahan langsung Presiden RI dan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan pentingnya konsistensi, respons cepat, serta kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai dinamika nasional.
“Rakor ini adalah agenda rutin yang harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah. Kita dituntut untuk menjaga eksistensi dan konsistensi agar angka inflasi dapat tetap terkendali,” ujar Wamendagri.
Ia menyampaikan bahwa berdasarkan data bulan Oktober 2025, sejumlah pemerintah daerah berhasil menjaga inflasinya berada dalam rentang target nasional, yakni 1,5% hingga 3,5%. Atas capaian tersebut, Wamendagri memberikan apresiasi dan mendorong daerah lain untuk melakukan langkah-langkah serupa.
Namun demikian, terdapat pula beberapa daerah yang tercatat memiliki angka inflasi cukup tinggi sehingga membutuhkan perhatian khusus dan evaluasi mendalam.
“Kita harus duduk bersama, menganalisis akar masalah, dan mencari solusi paling tepat agar inflasi dapat ditekan menuju angka yang kita harapkan,” tegasnya.
Selain isu inflasi, rapat juga membahas perkembangan Program 3 Juta Rumah, sebuah program strategis nasional yang bertujuan menyediakan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah diminta memperkuat dukungan dengan memastikan kesiapan lahan, sinkronisasi perencanaan, dan kemudahan perizinan.
Melalui keikutsertaan dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan komitmennya untuk terus mendukung agenda nasional sekaligus memastikan kebijakan daerah tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan arahan pemerintah pusat.
