KlikParigi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menerima kunjungan Direktorat Analisis dan Penyelarasan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa, (24/06/2025). Kunjungan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati dan menjadi momentum penting dalam mendorong penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan pariwisata daerah.
Rombongan BPIP dipimpin oleh Yunita Imelda Tampubolon, Perancang Perundang-Undangan Ahli Madya. Mereka disambut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Parigi Moutong, Abd Azis Tombolotutu, yang hadir mewakili Bupati.
Pertemuan ini difokuskan pada penyelarasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparkab) Tahun 2025–2045, agar sejalan dengan nilai-nilai ideologi Pancasila.
BPIP menyoroti sejumlah poin strategis, antara lain:
- Kesesuaian substansi Ripparkab dengan nilai-nilai di setiap sila Pancasila.
- Pentingnya arah kebijakan wisata yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.
- Keterlibatan akademisi dan BPIP dalam proses harmonisasi regulasi.
- Pentingnya memuat semangat kebangsaan dan keberpihakan kepada masyarakat lokal dalam produk hukum daerah.
Dalam sambutannya, Abd Azis menyampaikan apresiasi atas dukungan BPIP dalam penyusunan Ranperda tersebut.
“Kami berkomitmen agar pembangunan pariwisata tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai ideologi Pancasila,” ujarnya.
Ranperda Ripparkab sendiri dijadwalkan masuk pembahasan pada Triwulan III Tahun 2025 sebagai salah satu prioritas legislasi daerah. Dokumen ini disusun untuk memperkuat arah pembangunan pariwisata berbasis potensi desa, budaya lokal, dan kearifan masyarakat.
Pemkab Parigi Moutong juga menyoroti beberapa isu penting yang akan diatur dalam Ripparkab, yaitu:
- Pemberdayaan desa wisata sebagai ujung tombak pengembangan pariwisata berkelanjutan.
- Pencegahan komersialisasi yang dapat mengikis nilai budaya dan sosial.
- Perlindungan masyarakat adat dan pelestarian lingkungan di tengah pengembangan sektor pariwisata.
Kunjungan ini menjadi langkah awal kolaborasi resmi antara BPIP dan Pemkab Parigi Moutong. Diharapkan, kerja sama ini menghasilkan kebijakan pariwisata yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga berkarakter ideologis dan berpihak pada masyarakat.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Plt. Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Bagian Hukum, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
