KlikParigi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memfasilitasi rapat koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Petani dan Pengusaha Durian Indonesia (Apdurin), serta sejumlah dinas terkait guna membahas rencana kerja sama antara petani durian dengan pihak perbankan dalam rangka mendukung ekspor durian.
Rapat yang berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, pada Jumat (7/02/2025). Dipimpin langsung oleh Sekda Zulfinasran dan ditindaklanjuti oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mawardin Djambaru.
Perwakilan OJK, Aryo, menjelaskan bahwa potensi ekspor durian dari Parigi Moutong diperkirakan mencapai perputaran ekonomi sebesar Rp16 miliar. Oleh karena itu, pihaknya mendorong adanya perjanjian kerja sama resmi antara perbankan dan para petani sebagai langkah awal ekspor perdana.
“Kami ingin mengatur satu sesi khusus untuk menyusun dokumen kerja sama antara petani dan bank agar proses ekspor lebih terstruktur,” ujar Aryo.
Selain itu, OJK juga akan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada petani guna mengurangi risiko kegagalan dalam budidaya durian. Jika kendala teknis terjadi di lapangan, pihak perbankan disebut siap memberikan bantuan.
Sekda Zulfinasran menyambut baik inisiatif kerja sama ini dan mengapresiasi komitmen OJK serta pihak perbankan dalam memajukan sektor pertanian, khususnya durian. Ia menambahkan bahwa pelatihan teknis tidak hanya diberikan kepada petani, tetapi juga harus menyasar para penyuluh pertanian.
“Penyuluh juga perlu dibekali pengetahuan terbaru agar sejalan dengan metode pertanian yang akan diterapkan di lapangan,” katanya.
Sekda juga mengusulkan agar program pemberdayaan masyarakat turut melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama di desa-desa yang belum memilikinya. Ia berharap ada sinergi antara desa dan kelurahan dalam mendukung program tersebut.
Dalam kesempatan itu, Sekda turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan pupuk oleh petani. Ia menyarankan agar penggunaan pupuk kimia dikurangi dan digantikan dengan pupuk organik, mengingat beberapa wilayah masuk dalam kategori zona merah terkait kandungan zat kimia pada hasil pertanian.
“Pengembangan pertanian harus diarahkan ke penggunaan pupuk organik demi kesehatan tanah dan hasil panen,” tegasnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Bappelitbangda, Dinas TPHP, BPKAD, Bagian Ekonomi, Bagian Prokopim Setda, perwakilan OJK, serta Ketua Apdurin Parigi Moutong.
