KLIKPARIGI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong menekankan pentingnya komitmen penuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung kerja Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna pembentukan Pansus LHP BPK yang digelar DPRD Parigi Moutong, Senin (26/01/2026). Rapat paripurna tersebut diwarnai sejumlah interupsi dari anggota dewan yang menyoroti tingkat keseriusan OPD dalam mengikuti agenda-agenda Pansus.
Anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Basuki, menyampaikan bahwa dukungan OPD terhadap kerja Pansus selama ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kehadiran unsur pejabat yang memiliki pemahaman teknis atas program dan kegiatan daerah.
Menurut Basuki, setiap agenda bersama Pansus yang membahas program daerah seharusnya dihadiri oleh seluruh unsur OPD yang berkepentingan, bukan hanya pejabat tertentu.
“Biasanya yang hadir itu hanya kepala dinas dan kasubag program,” ujar Basuki dalam rapat paripurna.
Ia menilai, keterbatasan kehadiran tersebut kerap menjadi kendala dalam pembahasan, terutama saat Pansus memasuki pembahasan yang bersifat teknis. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pendalaman materi serta memperlambat proses klarifikasi terhadap temuan-temuan BPK.
Berdasarkan pengalaman pembahasan Pansus sebelumnya, Basuki menekankan bahwa kehadiran pejabat teknis sangat diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada Pansus dan pimpinan OPD tidak menimbulkan ketidakjelasan atau perbedaan pemahaman.
Menurutnya, pejabat teknis memiliki peran penting dalam menjelaskan secara detail pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta berbagai aspek teknis lainnya yang menjadi fokus pengawasan DPRD.
“Supaya tidak ada lagi yang lewat kayak angin lalu, dan ada kejelasan saat Pansus meminta penjelasan dari pihak OPD,” tegasnya.
Melalui pembentukan Pansus LHP BPK ini, DPRD Parigi Moutong berharap seluruh OPD dapat menunjukkan komitmen penuh dan keseriusan dalam mendukung proses pengawasan. Dukungan tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya pembahasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
