KlikSultengParigi Moutong

Parigi Moutong Matangkan Kick Off PPSP, Targetkan Akses DAK Sanitasi

×

Parigi Moutong Matangkan Kick Off PPSP, Targetkan Akses DAK Sanitasi

Sebarkan artikel ini
Bappelitbangda Parigi Moutong, gelar rapat pelaksanaan Kick Off Meeeting Perencanaan Pembangunan Sanitasi Pemukiman. Foto: Istimewa

KlikParigi.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, menggelar rapat persiapan pelaksanaan Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), Kamis (8/05/2025).

Menurut Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (PIPW) Bappelitbangda Parimo, I Nyoman Sudiara, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Sulawesi Tengah. Rapat digelar sebagai langkah awal menjelang pelaksanaan Kick Off Meeting yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Mei 2025.

Baca Juga:  Richard Arnaldo Terima SK Perpanjangan Pj Bupati Parigi Moutong

“Ini merupakan inisiatif kami bersama Tim Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang diketahui langsung oleh Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran A. Tiangso,” ujarnya.

Nyoman menjelaskan bahwa Kick Off Meeting PPSP tahun ini menjadi momen penting bagi Parimo karena akan mendapatkan pendampingan teknis untuk pemutakhiran dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dari BPPW Sulawesi Tengah. Pendampingan ini didapat berkat kolaborasi Bappelitbangda dan Dinas PUPRP Parigi Moutong yang telah lebih dulu melakukan tinjauan terhadap dokumen SSK tahun 2024.

Baca Juga:  Yayasan IPAS dan YMP Bersama Pemda Parigi Moutong Gelar Lokakarya Integrasi Isu Perubahan Iklim, HKSR, dan KBGS

“Tahun ini kita bersyukur, karena hanya Parimo dan Banggai di Sulawesi Tengah yang mendapat bantuan pemutakhiran dokumen SSK,” tambahnya.

Nyoman juga mengungkapkan bahwa proses pemutakhiran data sanitasi masih berlanjut karena hingga 2024 baru lima kecamatan yang disurvei oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong. Ia menegaskan bahwa dokumen SSK sangat penting sebagai syarat utama untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sanitasi dari pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat menyarankan agar penyusunan dokumen SSK bisa minimal 50 persen selesai agar kita bisa dapat akses DAK,” jelasnya.

Baca Juga:  Awasi PSU di Sejumlah TPS, KPU dan Bawaslu Parimo Berharap Ini Menjadi Bahan Evaluasi

Selain Dinkes, penyusunan dokumen ini juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Bappelitbangda. Ia juga menyampaikan bahwa karena anggaran Tim Pokja PKP mengalami rasionalisasi, beberapa rapat teknis digabungkan dengan agenda lain untuk efisiensi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *