Klikparigi.id – Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertema “Dari Gerbang Desa untuk Indonesia” yang berlangsung di Kota Palu, Kamis (25/9/2025). Kegiatan ini diikuti seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dan membahas penguatan lembaga ekonomi daerah dalam mendukung distribusi pangan nasional.
Dalam sambutannya, Wabup Abdul Sahid menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara forum. Ia menekankan pentingnya forum ini untuk melahirkan kebijakan yang aplikatif dalam menjawab persoalan distribusi pangan.
“Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, saya menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada semua pihak yang menginisiasi FGD ini. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret demi penguatan lembaga ekonomi daerah dalam mendukung distribusi pangan nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, Parigi Moutong sebagai salah satu lumbung pangan Sulawesi Tengah siap menjadi contoh dalam membangun ekosistem distribusi pangan berbasis desa. Hal ini sejalan dengan visi “Parigi Moutong yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan” melalui program Gerbang Desa, sekaligus mendukung visi Gubernur Sulawesi Tengah “BERANI Wujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.”
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengapresiasi proyek perubahan yang digagas Sekda Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad, terkait regulasi bersama untuk memperkuat distribusi pangan daerah. Menurutnya, regulasi lebih efektif dibanding membentuk badan usaha baru.
“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tapi langkah nyata yang harus kita jalankan bersama. Jika langkah, regulasi, dan gerak kita satukan, lonjakan harga bisa dikendalikan, inflasi ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” tegas Anwar.
Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan distribusi pangan. Menurutnya, ketersediaan pangan di Sulawesi Tengah cukup, namun distribusinya belum merata. Karena itu, Pemprov mendorong program Satu Harga sebagai bagian dari misi BERANI Sejahtera.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa tantangan utama pembangunan di Sulteng bukan hanya infrastruktur, tetapi juga angka kemiskinan yang masih tinggi. Saat ini tercatat sekitar 310 ribu jiwa warga miskin, dengan 80 ribu rumah tangga masuk kategori miskin.
“Setiap kenaikan inflasi berdampak langsung pada rakyat kecil. Saat harga naik, masyarakat miskinlah yang paling menderita. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas bersama, bukan hanya BPS,” ungkapnya.
Forum ini diharapkan menjadi langkah awal kerja sama lintas sektor untuk memperkuat distribusi pangan dari desa sebagai basis ketahanan pangan nasional. Pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil didorong terus bersinergi membangun ekosistem ekonomi lokal yang kuat, efisien, dan
