KLIKPARIGI.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus berangkat dari landasan keilmuan yang jelas serta integritas moral yang kuat. Hal tersebut ia sampaikan saat menghadiri Kajian Tarawih bersama alumni dan jemaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah, kampus UI Depok, Senin (23/02/2026).
Dalam pemaparannya, Nusron mengingatkan bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, sanad memiliki peran penting sebagai penopang otoritas ilmu. Tanpa rujukan yang jelas, seseorang berisiko menyampaikan pendapat tanpa dasar yang kuat. Prinsip tersebut, menurutnya, relevan pula dalam tata kelola pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa jika dalam agama sanad menjadi penjamin validitas ajaran, maka dalam penyelenggaraan negara, data, regulasi, dan kerangka hukum berfungsi sebagai fondasi kebijakan. Tanpa pijakan normatif dan fakta yang teruji, keputusan publik dapat berubah menjadi sekadar pandangan pribadi yang dilegitimasi oleh jabatan.
Lebih jauh, Nusron menekankan bahwa kepemimpinan bukan semata-mata soal kemampuan teknis, tetapi juga soal pengendalian diri dan tanggung jawab moral. Ia mengingatkan bahwa setiap pemimpin memiliki potensi untuk bersikap subjektif atau mementingkan kepentingan tertentu. Karena itu, nilai keadilan harus menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan.
Dalam ceramahnya, ia juga mengutip doa Rasulullah sebagai pengingat bagi para pemegang amanah agar tidak mempersulit rakyat, melainkan menghadirkan kemudahan dan kemaslahatan.
Mengaitkan dengan tugasnya di ATR/BPN, Nusron menyampaikan bahwa kebijakan pertanahan dan tata ruang diarahkan untuk mencegah ketimpangan penguasaan sumber daya. Ia merujuk pada pesan Al-Qur’an tentang pentingnya distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar pada kelompok tertentu.
Menurutnya, langkah seperti penertiban Hak Guna Usaha (HGU), redistribusi tanah, serta penataan ruang menjadi bagian dari upaya memperluas akses dan manfaat ekonomi bagi masyarakat luas. Kebijakan tersebut, kata dia, diharapkan mampu mengurangi kesenjangan struktural sekaligus memperkuat rasa keadilan sosial.
Menutup paparannya, Nusron mengajak mahasiswa dan alumni untuk memandang kepemimpinan sebagai amanah jangka panjang. Ia menilai generasi muda perlu memadukan profesionalisme dengan integritas agar kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga berpihak pada keadilan dan kepentingan masyarakat banyak.
