KLIKPARIGI.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Koordinasi pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) pada Kamis (29/01/2026) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN. Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, tersebut menitikberatkan pada penilaian progres ILASPP sepanjang 2025 sekaligus percepatan penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
Menteri Nusron menyampaikan bahwa hingga saat ini penyelesaian peta skala besar masih menjadi pekerjaan penting yang harus dikejar. “Pada tahun 2024, peta skala 1:5.000 baru rampung untuk wilayah Pulau Sulawesi dan baru dapat dimanfaatkan pada pertengahan 2025. Saat ini kita mengevaluasi pekerjaan tahun 2025 karena target penyusunan RDTR cukup ketat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, peta dengan skala 1:5.000 memiliki peranan krusial karena menyajikan informasi detail, mulai dari batas bidang tanah, jaringan jalan, alur sungai, hingga sempadan kawasan. RDTR yang disusun berbasis peta tersebut nantinya menjadi acuan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) serta perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Ketiadaan peta 1:5.000 masih menjadi hambatan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun RDTR,” terang Nusron Wahid.
Program ILASPP mulai dijalankan sejak Agustus 2025 setelah perjanjian pinjaman disahkan oleh Bank Dunia. Implementasinya melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta Kementerian Dalam Negeri. Mulai 2026, ILASPP juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi guna membantu penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan di kawasan transmigrasi.
Dalam rapat tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penyelesaian Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Ia mengungkapkan bahwa pada 2025, Kementerian Transmigrasi bersama ATR/BPN telah melakukan inventarisasi sekitar 300 hektare lahan transmigrasi yang kemudian dinilai oleh Kementerian Keuangan dengan nilai hampir Rp3 triliun.
“Ketika kami dilibatkan dalam ILASPP, tentu ini menjadi kabar yang sangat baik karena akan membantu penyelesaian tumpang tindih lahan sekaligus meningkatkan valuasi tanah,” ujar M. Iftitah Sulaiman.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Kehutanan. Ke depan, rapat lanjutan akan digelar untuk membahas secara lebih mendalam rencana pelaksanaan ILASPP pada tahun 2026.
