KLIKPARIGI.ID – Bencana hidrometeorologi yang menerjang sejumlah wilayah di Provinsi Aceh pada 26 November 2025 tidak hanya berdampak pada permukiman warga, tetapi juga mengganggu sistem administrasi pertanahan. Puluhan ribu dokumen penting milik Badan Pertanahan Nasional (BPN) di daerah tersebut terdampak banjir dan mengalami kerusakan serius.
Data sementara mencatat sekitar 95 ribu buku tanah dan surat ukur dalam kondisi basah, sementara lebih dari 165 ribu berkas pendukung lainnya ikut terpapar air dan lumpur. Arsip-arsip tersebut selama ini menjadi dasar legalitas kepemilikan tanah masyarakat di delapan kabupaten/kota yang terdampak.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, mengungkapkan bahwa proses pemulihan dokumen membutuhkan waktu dan ketelitian tinggi.
“Kalau dihitung secara normal, proses pemulihan ratusan ribu dokumen ini bisa memakan waktu hingga lima tahun. Namun kami berupaya mempercepatnya dengan melibatkan berbagai pihak agar pelayanan pertanahan segera kembali berjalan optimal dan seluruh arsip yang terdampak dapat dituntaskan paling lambat akhir 2026,” ujarnya.
Upaya penyelamatan dilakukan dengan membersihkan, mengeringkan, serta menginventarisasi kembali dokumen yang rusak. Pekerjaan ini melibatkan kolaborasi antara Kanwil BPN Aceh, Kanwil BPN Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Sinergi tersebut dinilai menjadi kunci percepatan restorasi.
Menurut Arinaldi, keterlibatan taruna STPN tidak hanya membantu percepatan teknis di lapangan, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembelajaran.
“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya mempercepat pemulihan arsip, tetapi juga membentuk karakter calon aparatur pertanahan yang profesional dan berintegritas,” katanya.
Selain memulihkan fisik dokumen, BPN Aceh juga menjadikan momentum ini sebagai langkah mempercepat digitalisasi data pertanahan. Arsip yang berhasil diselamatkan akan segera dipindai dan diintegrasikan ke sistem elektronik untuk meminimalkan risiko kerusakan serupa di masa mendatang.
“Kami ingin kantor pertanahan yang terdampak bangkit sebagai unit layanan modern berbasis digital, sehingga keamanan data masyarakat lebih terjamin,” tambah Arinaldi.
Sementara itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menegaskan bahwa penanganan arsip pascabencana memerlukan kerja sama lintas sektor dan keahlian khusus.
“Pemulihan arsip bukan pekerjaan sederhana. Diperlukan kesabaran, ketelitian, serta koordinasi antarinstansi agar setiap dokumen dapat diselamatkan dengan baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa ANRI menurunkan tenaga profesional untuk mendampingi jajaran BPN di Aceh dalam setiap tahapan restorasi.
“Penanganan arsip harus dilakukan bersama. Kementerian ATR/BPN sebagai pemilik arsip, pemerintah daerah, BNPB, dan ANRI perlu berkolaborasi agar jejak hak masyarakat tetap terjaga meski di tengah bencana,” pungkasnya.
Melalui kerja terpadu tersebut, diharapkan seluruh arsip pertanahan yang terdampak dapat dipulihkan, sehingga kepastian hukum atas tanah masyarakat tetap terjamin dan pelayanan publik kembali berjalan normal.
