KLIKPARIGI.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat perannya dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan aktif dalam rapat koordinasi persiapan kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia ke wilayah Sulawesi Tengah, yang digelar pada Senin (30/03/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Kanwil BPN Sulawesi Tengah diwakili oleh Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan, Nurdin. Rapat berlangsung di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah dengan melibatkan sejumlah unsur pemerintah daerah dan instansi terkait guna memastikan kesiapan teknis maupun substansi agenda kunjungan.
Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam menyatukan langkah serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh rangkaian kegiatan menteri dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal bagi daerah.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah rencana pertemuan antara Menteri ATR/BPN dengan Gubernur Sulawesi Tengah serta para kepala daerah kabupaten/kota. Forum tersebut diharapkan menjadi wadah strategis dalam menyelaraskan kebijakan pertanahan dan tata ruang antara pemerintah pusat dan daerah.
“Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh agenda kunjungan kerja dapat dipersiapkan secara matang, sehingga pelaksanaannya nanti benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar salah satu peserta rapat.
Selain itu, berbagai isu strategis juga turut menjadi perhatian, seperti percepatan legalisasi aset tanah, penguatan penataan ruang, serta pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya agraria.
Keikutsertaan Kanwil BPN Sulawesi Tengah dalam rapat ini mencerminkan komitmen dalam mendukung suksesnya kunjungan kerja menteri sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.
Melalui persiapan yang terencana, diharapkan kunjungan kerja tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu melahirkan kebijakan konkret yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan pertanahan, kepastian hukum, serta pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Tengah.
