KlikSultengParigi Moutong

Jadwal Kick Off Meeting PPSP Parigi Moutong Diundur

×

Jadwal Kick Off Meeting PPSP Parigi Moutong Diundur

Sebarkan artikel ini
Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara. Foto: Istimewa

KlikParigi.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menggeser jadwal pelaksanaan Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang semula direncanakan pada 19 Mei 2025.

Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappelitbangda Parigi Moutong, I Nyoman Sudiara, mengatakan penjadwalan ulang dilakukan karena masih terdapat kendala teknis dan perlu menyesuaikan waktu dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Karena ada sedikit kendala, kami menyesuaikan dengan Dinas Perumahan. Rencana tetap dilanjutkan dalam waktu dekat,” ujarnya pada, Selasa 20 Mei 2025.

Baca Juga:  Sudah Berjualan Sejak 10 Tahun Silam, Malik Teruskan Dagangan Mertua

Ia menjelaskan, dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, hanya dua daerah yang menerima pendampingan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), yaitu Parigi Moutong dan Banggai. Capaian tersebut, menurutnya, hasil kerja sama antara Bappelitbangda dan Dinas PUPRP yang sebelumnya telah melakukan review dokumen tahun lalu.

“Tahun ini kita bersyukur Parigi Moutong mendapat pendampingan. Ini hasil kerja bersama,” kata Nyoman.

Meski demikian, pemutakhiran data SSK masih perlu dilanjutkan karena hingga 2024 baru lima kecamatan yang dilakukan studi tera oleh Dinas Kesehatan Parigi Moutong.

Baca Juga:  Mengembangkan Potensi Atlet: Visi Baru Faisan Badja sebagai Ketua KONI Parigi Moutong

Nyoman menambahkan, dokumen SSK sangat penting sebagai syarat memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang sanitasi. Pemerintah pusat pun meminta agar penyusunan dokumen ini minimal mencapai 50 persen tahun ini.

Selain Bappelitbangda, penyusunan SSK juga melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Tahun ini, anggaran Tim Pokja PKP terkena rasionalisasi. Karena itu, rapat-rapat kecil kami gabungkan dengan kegiatan lain agar tetap berjalan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *