KLIKPARIGI.ID – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah ke depan harus berbasis data yang akurat serta menempatkan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai strategi utama dalam menurunkan angka kemiskinan.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (3/3/2026), di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa setiap program harus disusun dengan konsep yang jelas dan inovatif, meskipun pelaksanaannya tetap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah.
“Inovasi tidak harus mahal atau sepenuhnya baru, tetapi harus mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat dan memberi dampak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya belajar dari praktik baik daerah lain. “Mencontoh keberhasilan daerah lain bukanlah kelemahan, selama inovasi itu bisa diterapkan dan membawa manfaat bagi Sulawesi Tengah,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tidak lagi boleh dilakukan tanpa dasar data yang kuat. Ia bahkan mengaku telah meluangkan waktu bersama para kepala OPD untuk mengulas data secara detail hingga ke tingkat paling rinci.
“Saya sudah minta kepala OPD menelusuri data itu sedetail mungkin. Kita tidak bisa lagi mentolerir perencanaan yang tidak punya data,” tegasnya.
Dari hasil analisis tersebut, ditemukan hubungan erat antara angka kemiskinan dan kondisi perumahan masyarakat. Daerah dengan jumlah RTLH tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih besar. Ia mencontohkan, di Kota Palu angka kemiskinan relatif rendah, namun masih terdapat banyak kepala keluarga yang belum memiliki rumah. Sementara di beberapa kabupaten lain, kepemilikan rumah cukup baik, tetapi kualitas hunian yang tidak layak menjadi faktor pendorong kemiskinan.
“Dari data ini kita belajar bahwa kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kondisi rumah. Kalau ingin menurunkan kemiskinan, pintu masuknya harus jelas, dan itu adalah rumah tidak layak huni,” ungkapnya.
Menurut Gubernur, fokus pada RTLH akan membuka ruang intervensi lintas sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, UMKM, sanitasi, hingga infrastruktur dasar dalam satu sasaran terpadu. Dengan pendekatan tersebut, ia optimistis target penurunan kemiskinan hingga lima persen dalam tiga tahun mendatang dapat tercapai.
“Inilah kenapa data itu penting. Kalau tidak dibedah, kita tidak akan pernah tahu akar masalahnya,” katanya lagi.
Terkait pembiayaan penanganan sekitar 70 hingga 78 ribu RTLH, Gubernur memastikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota telah sepakat menerapkan skema gotong royong. Pendanaan akan melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, serta dukungan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Kalau datanya sudah dicek dan benar, semua orang harus pakai data ini. Tidak boleh lagi ada anggaran yang bias ke mana-mana,” tegasnya.
Validasi data RTLH juga akan dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi maupun konsultan profesional agar seluruh kebijakan mengacu pada satu basis data yang sama.
Menutup arahannya, Gubernur menekankan tiga prinsip utama dalam pembangunan daerah, yakni data sebagai fondasi, inovasi sebagai solusi, dan digitalisasi sebagai penguat sistem.
“Dengan digitalisasi, kebijakan akan lebih mudah diperbarui, terintegrasi, dan dikawal secara berkelanjutan,” pungkasnya.
