Klikparigi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memaparkan roadmap ketenagakerjaan berbasis lokal dalam audiensi strategis bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI, Senin (28/7/2025) di Jakarta. Langkah ini mencerminkan komitmen daerah untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang lebih kontekstual, inklusif, dan berbasis data lapangan.
Bupati Erwin Burase, memimpin langsung pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekjen Kemnaker RI. Ia membawa empat usulan strategis sebagai respons terhadap tantangan riil di daerah, seperti rendahnya kualitas kerja, dominasi sektor informal, dan keterbatasan akses pelatihan.
“Masalahnya bukan sekadar pengangguran, tapi soal kualitas kerja dan kesenjangan akses pelatihan,” tegas Bupati Erwin.
Empat Usulan Strategis Parigi Moutong:
- Pelatihan vokasi berbasis potensi lokal (pertanian, perikanan, UMKM, dan digitalisasi desa).
- Pembangunan BLK dan Mobile Training Unit (MTU) untuk menjangkau wilayah terpencil.
- Digitalisasi layanan pasar kerja dari kabupaten hingga desa.
- Sinkronisasi Job Fair nasional dan daerah agar sesuai dengan karakteristik tenaga kerja lokal.
Data BPS 2025 menunjukkan Parigi Moutong memiliki 348.938 penduduk usia kerja, dengan TPAK 74,68% dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya 2,10%. Namun, lebih dari 58 ribu orang bekerja tanpa upah sebagai tenaga keluarga, mengindikasikan lemahnya perlindungan kerja dan produktivitas sektor informal.
Sekjen Kemnaker RI, Prof. Dr. Cris Kuntadi, melalui perwakilan Sesditjen Lavotas, menyambut baik roadmap tersebut. “Kami siap menjajaki sinergi lebih lanjut antara program pusat dan Parigi Moutong,” ujarnya.
Turut hadir dalam audiensi ini, Sekda Zulfinasran, Kadisnakertrans Hendra Bangsawan, Plt. Kadinsos Tri Nugrah Adiyarta, serta perwakilan DPRD Parimo. Mereka menyatakan dukungan penuh atas inisiatif reformasi ketenagakerjaan yang dibawa Bupati.
Langkah ini menunjukkan pergeseran paradigma: dari daerah yang hanya mengikuti arah pusat, menjadi aktor perubahan yang membawa solusi konkret. Parigi Moutong membuktikan bahwa transformasi ketenagakerjaan tidak hanya dibangun dari atas ke bawah, tetapi juga dari desa—dengan keberanian, data, dan desain kebijakan yang berpihak pada rakyat.
