KLIKPARIGI.ID – Jarak antarpemukiman, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta terbatasnya fasilitas pendidikan masih menjadi tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Parigi Moutong. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengusulkan pengembangan sekolah terpadu satu atap yang menggabungkan jenjang PAUD, SD, hingga SMP di kawasan yang membutuhkan.
Gagasan tersebut disampaikan Erwin saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mencari dukungan kebijakan dan pendanaan untuk memperluas kesempatan anak-anak di daerah terpencil memperoleh pendidikan secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Erwin didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappelitbangda, Kepala DPKAD, Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Perumahan, Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah.
Di hadapan jajaran kementerian, Bupati memaparkan bahwa karakteristik wilayah Parigi Moutong menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pemerataan pendidikan. Daerah dengan garis pantai sekitar 510 kilometer itu juga memiliki kawasan pegunungan, lembah, serta permukiman yang tersebar hingga dataran tinggi dan wilayah terpencil.
Kondisi tersebut membuat sebagian anak harus menghadapi perjalanan panjang untuk menjangkau sekolah. Keterbatasan transportasi umum dan medan yang sulit semakin menambah beban keluarga, terutama ketika anak harus melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Persoalan itu terlihat pada sejumlah wilayah yang belum memiliki layanan PAUD sehingga anak langsung memasuki sekolah dasar tanpa melalui pendidikan usia dini. Sementara itu, sebagian lulusan SD di kawasan pegunungan kesulitan melanjutkan ke SMP karena jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal, disertai kebutuhan biaya perjalanan maupun tempat tinggal.
Di sisi lain, beberapa satuan pendidikan juga masih menghadapi kerusakan bangunan dan kekurangan ruang belajar yang memadai. Berbagai hambatan tersebut dinilai turut memengaruhi tingginya persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS), terutama pada masa peralihan ant jenjang pendidikan.
Sebagai langkah penanganan, Erwin menawarkan model sekolah satu atap yang mengintegrasikan PAUD, SD, dan SMP dalam satu kawasan pendidikan. Pembangunannya diarahkan pada titik permukiman terpencil yang memenuhi pertimbangan jarak, ketersediaan lahan, serta jumlah anak usia sekolah.
Melalui model tersebut, anak-anak diharapkan dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus berpindah ke lokasi sekolah yang terlalu jauh. Usulan ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan Pemkab Parigi Moutong terhadap Program Prioritas Nasional Wajib Belajar 13 Tahun.
Selain pengembangan sekolah terpadu, pemerintah daerah turut mengajukan sejumlah kebutuhan pendukung. Di antaranya rehabilitasi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat, penataan lingkungan sekolah satu atap yang telah beroperasi, serta pembangunan ruang kelas baru untuk jenjang PAUD dan SMP pada lokasi SD terpencil yang memiliki lahan dan jumlah calon peserta didik memadai.
Pemkab juga mengusulkan penyediaan internet satelit untuk mendukung pembelajaran digital dan integrasi data pendidikan. Kebutuhan air bersih serta fasilitas sanitasi yang layak di lingkungan sekolah turut menjadi bagian dari usulan tersebut.
Untuk mendukung realisasi program, pemerintah daerah menyatakan kesiapan dari sisi persyaratan dasar. Lahan yang diusulkan disebut telah bersertifikat dan tidak dalam sengketa. Data kebutuhan pendidikan juga disusun berdasarkan pemetaan jumlah anak usia 5–15 tahun di lapangan.
Selain itu, Pemkab Parigi Moutong menyatakan siap mendukung penyediaan tenaga pendidik, kebutuhan operasional, serta peningkatan akses jalan menuju lokasi sekolah yang direncanakan.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menyambut baik gagasan pengembangan sekolah satu atap. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaannya dapat memaksimalkan keberadaan sekolah dasar yang telah tersedia, sehingga pembangunan tidak harus dilakukan pada setiap sekolah.
“Tidak semua SD harus memiliki SMP. Bisa dipetakan lima SD yang lokasinya berdekatan, kemudian ditentukan satu titik pusat yang dijadikan SD–SMP satu atap,” jelas Gogot.
Dukungan pemerintah pusat direncanakan dilakukan secara bertahap mulai 2027. Penanganan yang diarahkan mencakup penambahan ruang kelas, perpustakaan, ruang administrasi, serta fasilitas sanitasi. Persiapan administrasi dan penataan kelembagaan juga menjadi bagian yang perlu diselesaikan agar sekolah dapat menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027/2028.
Pemkab Parigi Moutong berharap hasil audiensi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui dukungan kebijakan dan alokasi anggaran untuk revitalisasi maupun pembangunan sarana pendidikan. Pemerintah daerah menilai pengembangan sekolah satu atap dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi hambatan geografis sekaligus memperluas kesempatan anak-anak di wilayah terpencil memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.












