KLIKPARIGI.ID – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mulai mencermati sejumlah aspek yang berpotensi menjadi dasar penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada 2027. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) berperan mengkaji kesesuaian dokumen perencanaan tersebut dengan perkembangan tata ruang serta arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi.
Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, menjelaskan bahwa salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Menurutnya, dokumen RPJMD harus memiliki keterkaitan dengan pengaturan tata ruang terbaru agar arah pembangunan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan dan perencanaan yang berlaku.
“Kalau RTRW berubah, otomatis RPJMD harus berubah karena salah satu penentunya juga adalah RTRW. Kita harus melakukan penyesuaian RTRW yang terbaru,” ungkap Irwan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Selain persoalan tata ruang, Bappelitbangda juga memperhatikan kemungkinan adanya perubahan indikator pembangunan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penyelarasan tersebut dinilai penting agar target pembangunan kabupaten tidak berjalan sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan di tingkat provinsi.
Irwan menyampaikan, pemerintah kabupaten masih menunggu dan mencermati rencana perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Apabila terdapat indikator provinsi yang berdampak terhadap target pembangunan Parigi Moutong, penyesuaian pada dokumen perencanaan kabupaten dapat dipertimbangkan.
“Kalau provinsi ada indikator-indikator yang memang harus kita ikuti, kemungkinan kita juga melakukan perubahan. Tetapi, kalau terkait program prioritas Bupati, alhamdulillah masih sesuai dengan apa yang kita rencanakan dari awal,” jelasnya.
Di sisi lain, Irwan memastikan bahwa program prioritas Bupati Parigi Moutong sejauh ini masih sejalan dengan perencanaan yang telah disusun sejak awal. Dengan demikian, kemungkinan perubahan RPJMD lebih diarahkan pada kebutuhan penyesuaian terhadap kebijakan tata ruang dan indikator pembangunan yang mengalami perkembangan.
Bappelitbangda juga perlu mempersiapkan kelengkapan dokumen apabila perubahan RPJMD benar-benar dilaksanakan. Salah satu dokumen pendukung yang harus disiapkan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang penyusunannya membutuhkan koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup.
Melalui pencermatan tersebut, Bappelitbangda berupaya memastikan setiap kemungkinan perubahan RPJMD memiliki dasar perencanaan yang jelas dan selaras dengan kebijakan pembangunan lintas pemerintahan. Keputusan perubahan nantinya tetap mempertimbangkan perkembangan RTRW, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, serta kebutuhan pembangunan Kabupaten Parigi Moutong.












