KLIKPARIGI.ID – Tingginya angka kematian ibu dan anak menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan terencana dan keterlibatan berbagai sektor. Untuk memperkuat langkah penanganan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Lokakarya I Penyusunan Dokumen Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Tahun 2026–2030, Senin (2/11/2026), di Lantai II Kantor Bupati Parigi Moutong.
Lokakarya ini menjadi bagian dari proses penyusunan arah kebijakan dan strategi daerah agar upaya menekan angka kematian ibu dan anak dapat dilaksanakan secara terukur, terpadu, serta didukung perencanaan dan penganggaran yang jelas.
Sambutan Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Krisdaryadi Ponco Nugroho, S.STP., M.Si. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa keselamatan ibu dan anak harus menjadi perhatian bersama karena setiap kasus kematian bukan hanya membawa kehilangan bagi keluarga, tetapi juga menjadi persoalan penting bagi pembangunan daerah.
Data yang disampaikan Bupati menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Parigi Moutong mengalami peningkatan, dari sembilan kasus pada 2024 menjadi 10 kasus pada 2025. Kondisi serupa juga terlihat pada kematian bayi baru lahir yang bertambah dari 54 kasus menjadi 70 kasus dalam periode yang sama.
Lebih lanjut, sepanjang 2024 hingga Agustus 2026 tercatat 25 kasus kematian ibu dan 190 kematian anak di bawah usia lima tahun. Dari jumlah kematian anak tersebut, sekitar 86 persen terjadi pada periode neonatal, yakni 28 hari pertama setelah kelahiran.
Bupati menilai kondisi tersebut perlu ditangani melalui langkah yang lebih terarah, mulai dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan, percepatan sistem rujukan, hingga penguatan kesiapsiagaan keluarga dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.
Menurutnya, sebagian besar kasus kematian ibu dan anak pada dasarnya dapat dicegah apabila pelayanan kesehatan berjalan optimal dan didukung koordinasi yang baik antara fasilitas kesehatan, pemerintah, keluarga, serta lingkungan masyarakat.
Karena itu, percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak tidak dapat hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Pemerintah daerah, kecamatan, desa, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat perlu mengambil peran sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.
Upaya tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan visi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong 2025–2029, yaitu “Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa”. Secara khusus, agenda ini berkaitan dengan misi ketiga, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dari sisi perencanaan pembangunan, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappelitbangda Parigi Moutong, Irdan, SKM., MPH, menjelaskan bahwa dokumen percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak disiapkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Dokumen tersebut nantinya menjadi acuan dalam menyusun program, menentukan kebutuhan anggaran, serta melaksanakan intervensi berdasarkan kondisi dan data yang tersedia. Dengan demikian, setiap perangkat daerah maupun mitra terkait memiliki arah kerja yang lebih jelas dalam mendukung penurunan angka kematian ibu dan anak.
Irdan menerangkan, lokakarya pertama ini diarahkan untuk mengidentifikasi situasi serta faktor penyebab kematian ibu dan anak di Parigi Moutong. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan sasaran, kebijakan, strategi daerah, dan prioritas intervensi berdasarkan siklus kehidupan.
Selain itu, penyusunan dokumen juga bertujuan memperjelas pembagian peran organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, serta mitra nonpemerintah. Kejelasan tanggung jawab diperlukan agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung sesuai kebutuhan di lapangan.
Aspek lain yang menjadi perhatian Bappelitbangda adalah memastikan program prioritas penurunan kematian ibu dan anak masuk secara terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Integrasi tersebut mencakup RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA hingga DPA.
Dengan keterpaduan tersebut, program yang telah dirumuskan diharapkan memiliki dukungan perencanaan dan anggaran yang memadai. Bappelitbangda juga mendorong penguatan kualitas data, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan secara berjenjang untuk mengukur perkembangan pelaksanaan program.
Lokakarya ini turut melibatkan unsur pemerintah provinsi dan kabupaten, antara lain Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, serta para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Keterlibatan tenaga ahli penyusun Rencana Aksi Daerah Kesehatan Ibu dan Anak juga menjadi bagian dari proses pembahasan. Peserta lainnya meliputi para camat, kepala puskesmas, bidan, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) dari wilayah lokus prioritas, perwakilan lembaga dan organisasi, Tim IPAS, serta pemangku kepentingan terkait.
Melalui penyusunan dokumen ini, Bappelitbangda diharapkan dapat memperkuat fungsi koordinasi perencanaan lintas sektor sehingga upaya penurunan kematian ibu dan anak tidak hanya menjadi agenda sektoral, tetapi terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.
Perhatian khusus juga diarahkan pada masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau serta kelompok rentan yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan lebih baik. Sinergi seluruh pihak diharapkan mampu menghasilkan intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan, sehingga angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Parigi Moutong dapat ditekan.
