KLIKPARIGI.ID – Penyusunan program pembangunan yang terarah dan didukung anggaran memadai menjadi salah satu langkah penting dalam mempercepat penurunan kematian ibu dan anak di Kabupaten Parigi Moutong. Untuk memperkuat upaya tersebut, Bappelitbangda bersama sejumlah perangkat daerah terkait mengikuti pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah berdasarkan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) di Grand Sya Hotel, Kota Palu, Kamis–Jumat (22–23 Oktober 2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) itu diarahkan untuk memperkuat penerapan KKNPKIA periode 2026–2030. Agenda tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dari Refreshment Training yang telah dilaksanakan pada 17–18 September 2026.
Melalui pendampingan ini, pemerintah daerah didorong menyusun rencana aksi yang tidak hanya sesuai dengan kebijakan nasional, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing. Rencana tersebut perlu memuat sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, pembagian tanggung jawab antarinstansi, serta dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan daerah.
Bagi Kabupaten Parigi Moutong, proses ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Peran Bappelitbangda diperlukan untuk mengoordinasikan perencanaan lintas perangkat daerah sehingga program yang disusun dapat saling mendukung dan tidak berjalan secara terpisah.
Delegasi Kabupaten Parigi Moutong dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), dengan melibatkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Selain jajaran pimpinan perangkat daerah, Pemkab Parigi Moutong juga mengikutsertakan staf teknis yang menangani perencanaan dan pengelolaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Keterlibatan tenaga teknis ini diperlukan untuk memberikan dukungan substantif dalam pembahasan, terutama terkait kesehatan reproduksi dan pelaksanaan program keluarga berencana.
Dalam kerangka penyusunan rencana aksi, penanganan kesehatan ibu dan anak membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Upaya tersebut tidak cukup hanya melalui pelayanan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan perencanaan program, penganggaran, pemberdayaan perempuan, pendampingan keluarga, serta koordinasi antarinstansi.
Karena itu, penyelarasan antara program kesehatan, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana menjadi bagian penting dalam membangun intervensi yang berkesinambungan. Perencanaan yang terintegrasi diharapkan membantu pemerintah daerah menentukan prioritas kegiatan berdasarkan kebutuhan, sekaligus memperjelas peran setiap perangkat daerah dalam pelaksanaannya.
Pendampingan di Palu tersebut melibatkan sejumlah kementerian, pemerintah daerah, pakar, dan mitra pembangunan. Dari Kementerian Kesehatan, peserta mencakup unsur Direktorat Pelayanan Kesehatan Keluarga, Tim Kerja Kesehatan Reproduksi, Tim Kerja Surveilans Gizi dan Kesehatan Keluarga, serta Direktorat Pelayanan Klinis.
Kementerian Dalam Negeri turut berpartisipasi melalui Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III dan Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Sementara itu, dari Kementerian PPN/Bappenas hadir staf Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Mikha Noviana, S.K.M., M.P.H., serta unsur NPM NPCU dan Sekretariat NPCU.
Kegiatan tersebut juga melibatkan pakar dan mitra pembangunan, di antaranya Nurlely Bethesda Sinaga, MPH; Khoirunurrofik, S.Si., IMRI, M.P.M., M.A., Ph.D.; dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, M.Si. Med, Sp.OG(K), Subsp. Obginsos dari Yayasan IPAS; perwakilan UNFPA; serta dr. Elizabet Catherine Jusuf, Sp.OG, M.Kes, selaku Program Manager SEHAT Sulawesi Tengah.
Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, peserta berasal dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, DP2KB, BPKAD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut membuka ruang koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam menyelaraskan arah kebijakan, kebutuhan program, serta perencanaan anggaran. Kolaborasi ini penting agar upaya penurunan kematian ibu dan anak memperoleh dukungan yang konsisten dari berbagai sektor.
Bagi Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, hasil pendampingan diharapkan dapat menjadi bahan untuk menyempurnakan Rencana Aksi Daerah periode 2026–2030. Dokumen tersebut nantinya diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan prioritas program, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan lintas perangkat daerah, serta memantau capaian berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
Melalui perencanaan yang lebih terukur dan koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan risiko kematian ibu dan anak. Sinergi antara perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan, dan dukungan anggaran menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan serta keselamatan ibu dan anak di daerah.
