Komitmen memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kembali ditegaskan DPRD Kabupaten Parigi Moutong melalui Rapat Paripurna yang membahas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Sidang yang berlangsung di Gedung DPRD Parigi Moutong, Rabu (15/7/2026), menjadi momentum penyampaian sejumlah rekomendasi strategis sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Paripurna tersebut dihadiri Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten, staf ahli, Sekretariat DPRD, serta awak media yang mengikuti jalannya persidangan hingga selesai.
Dalam agenda itu, DPRD juga mengesahkan sekaligus menandatangani dokumen rekomendasi hasil pembahasan Pansus terhadap LHP BPK RI. Penandatanganan dilakukan sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk mendorong tindak lanjut atas berbagai catatan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan auditor negara.
Ketua Panitia Khusus, Arman Lawaha, menjelaskan bahwa pembentukan Pansus merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Paripurna DPRD pada 30 Juni 2026. Tim tersebut diberikan mandat melakukan telaah mendalam terhadap hasil pemeriksaan BPK terkait efektivitas sistem pengendalian intern dan tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan selama Tahun Anggaran 2025.
“Pembahasan yang dilakukan Pansus bertujuan memastikan seluruh hasil pemeriksaan menjadi bahan evaluasi yang konstruktif, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Arman Lawaha.
Menurutnya, hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara umum sistem pengendalian internal telah berjalan, namun masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penyempurnaan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Pansus kemudian merumuskan berbagai rekomendasi yang diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan kelembagaan, penyempurnaan mekanisme administrasi, serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap seluruh rekomendasi yang telah disusun dapat ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah sehingga mampu memperkuat sistem pengawasan sekaligus mencegah terulangnya permasalahan yang sama pada masa mendatang,” katanya.
Dalam laporan yang dibacakan Sekretaris DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Nur Srikandi, sejumlah perhatian khusus diberikan terhadap peningkatan pengawasan proyek pemerintah, terutama kegiatan dengan nilai anggaran besar. Pansus juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam penunjukan konsultan perencana, konsultan pengawas, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Selain itu, DPRD menyoroti pembangunan gedung perpustakaan yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut tanpa mengabaikan proses hukum yang masih berlangsung.
Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong turut mendapat rekomendasi agar memperkuat fungsi pengawasan internal melalui pemeriksaan khusus terhadap sejumlah persoalan yang menjadi temuan audit. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya pencegahan sekaligus perbaikan tata kelola pemerintahan.
Pansus juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah lebih tegas terhadap penyedia jasa atau pelaksana pekerjaan yang tidak memenuhi kewajiban kontrak. Penegakan aturan dinilai penting untuk meminimalkan potensi kerugian daerah sekaligus meningkatkan disiplin pelaksanaan proyek pemerintah.
Beberapa organisasi perangkat daerah, termasuk yang membidangi perpustakaan dan kearsipan, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, turut menjadi perhatian dalam rekomendasi yang disampaikan DPRD agar melakukan pembenahan sesuai hasil evaluasi.
Prosesi rapat ditutup dengan penandatanganan dokumen rekomendasi Pansus yang disaksikan langsung oleh Bupati Parigi Moutong bersama unsur pimpinan DPRD. Langkah tersebut menjadi simbol sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi pijakan bersama untuk meningkatkan kualitas pengawasan, memperbaiki sistem pengendalian intern, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tutup Arman Lawaha.
