KLIKPARIGI.ID – Evaluasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Anuntaloko Parigi menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan pada Senin 20 April 2026, tim legislatif menemukan sejumlah persoalan pada fasilitas rumah sakit yang dinilai perlu segera dibenahi agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Pansus LKPJ DPRD Parigi Moutong, Mustakim Kono, bersama anggota pansus lainnya, yakni Ni Wayan Lely Pariani, Arfan Sahar, Hi. Sami, Sherly, I Ketut Mardika, Arnol Aholai, dan Mohammad Irfain. Peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai kondisi beberapa fasilitas pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Ketua Pansus LKPJ, Mustakim Kono, mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan secara langsung berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat terkait kondisi fasilitas RSUD Anuntaloko.
“Kami turun langsung untuk melihat fakta di lapangan. Hasilnya, memang masih terdapat sejumlah persoalan yang harus segera mendapat perhatian serius agar tidak berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Mustakim.
Dalam peninjauan tersebut, Pansus menemukan persoalan pada sistem sanitasi, khususnya di ruang nifas. Perbaikan yang dilakukan sebelumnya dinilai belum menyentuh sistem pembuangan air secara menyeluruh sehingga masih terjadi rembesan air dari toilet ke area ruang perawatan pasien.
Menurut Mustakim, kondisi tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan pasien, tetapi juga berpotensi memengaruhi standar kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah sakit.
“Fasilitas kesehatan harus memenuhi standar sanitasi yang baik. Kalau masih ada air toilet yang merembes ke ruang perawatan, tentu ini harus segera diperbaiki karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan pasien,” tegasnya.
Selain masalah sanitasi, Pansus juga menemukan adanya gangguan pada jaringan perpipaan yang menyebabkan dua ruang rawat inap belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Di sisi lain, proses renovasi salah satu bangunan ruang rawat inap yang dikerjakan sejak tahun 2025 juga belum selesai hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kapasitas pelayanan rumah sakit, terutama ketika jumlah pasien mengalami peningkatan.
“Penyelesaian renovasi ini tidak boleh berlarut-larut. Ketersediaan ruang perawatan sangat dibutuhkan agar pelayanan kepada pasien tidak terganggu, apalagi ketika tingkat hunian rumah sakit sedang tinggi,” katanya.
Pansus menilai seluruh persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit melalui langkah perbaikan yang terukur, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan dapat kembali berfungsi secara optimal.
Mustakim menegaskan seluruh hasil inspeksi akan menjadi bagian dari pembahasan LKPJ yang selanjutnya dituangkan dalam rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah daerah.
“Seluruh temuan ini akan kami masukkan dalam rekomendasi Pansus. Harapan kami, pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata agar kualitas pelayanan RSUD Anuntaloko semakin baik dan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.
