KLIKPARIGI.ID – Upaya memperkuat penyelesaian persoalan pertanahan melalui jalur dialog kembali dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam forum resmi di tingkat nasional. Salah satu isu yang mendapat perhatian serius yakni pengelolaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, tersebut dihadiri langsung Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tengah bersama sejumlah pejabat terkait. Sementara itu, jajaran Kanwil BPN Sulawesi Tengah di Palu mengikuti jalannya rapat secara virtual melalui Zoom Meeting sebagai bentuk dukungan terhadap pembahasan aspirasi masyarakat.
Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong turut menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kanwil BPN Sulawesi Tengah dalam mengawal berbagai persoalan pertanahan yang berkembang di wilayah provinsi tersebut, termasuk aspirasi masyarakat di Kabupaten Poso.
Forum RDPU kali ini secara khusus membahas aspirasi yang disampaikan Koalisi Kawal Pekurehua bersama perwakilan masyarakat Desa Watutau terkait pengelolaan lahan eks HGU PT Sandabi Indah Lestari.
Lahan tersebut saat ini berada dalam pengelolaan Bank Tanah melalui skema Hak Pengelolaan (HPL) dengan luas mencapai sekitar 6.648 hektare yang mencakup lima desa di Kabupaten Poso.
Pembahasan berlangsung dinamis dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga perwakilan masyarakat yang menyampaikan langsung berbagai masukan terkait kondisi di lapangan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong menilai forum RDPU menjadi wadah strategis untuk membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara pemerintah dan masyarakat dalam mencari solusi terhadap persoalan pertanahan.
“Forum seperti ini sangat penting untuk mempertemukan seluruh pihak agar proses penataan pertanahan berjalan secara transparan, adil, dan tetap memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat harus menjadi perhatian dalam proses penyusunan kebijakan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan hak masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar penyelesaian persoalan agraria dapat dilakukan secara bijaksana dan berorientasi pada kepentingan bersama.
“Kolaborasi yang baik antara semua pihak menjadi kunci agar pengelolaan pertanahan dapat berjalan tertib serta mendukung kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selain jajaran BPN, RDPU tersebut juga dihadiri unsur Direktorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati Poso, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong memandang langkah dialog dan pembahasan terbuka yang dilakukan melalui RDPU sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga tata kelola pertanahan yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, pemerintah berharap proses penataan dan pengelolaan lahan di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih baik, aman, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
