KLIKPARIGI.ID – Penguatan tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali menjadi perhatian jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong. Melalui kegiatan Pendampingan Teknis Peningkatan Kapasitas Satuan Pendidikan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Dana BOS yang digelar di Aula Disdikbud Parimo, seluruh kepala sekolah dan pengelola anggaran diminta lebih disiplin dalam perencanaan maupun pelaporan keuangan sekolah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Parigi Moutong, Sunarti, menegaskan bahwa pengelolaan Dana BOS bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga menyangkut akuntabilitas penggunaan keuangan negara yang berdampak pada penilaian tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam arahannya, Sunarti mengungkapkan bahwa hasil evaluasi internal masih menemukan adanya sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa Dana BOS tahun 2025 di sejumlah satuan pendidikan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan dan realisasi anggaran di beberapa sekolah belum berjalan maksimal sesuai kebutuhan dan target program yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Masih adanya Silpa menandakan pengelolaan anggaran belum optimal. Padahal Dana BOS disusun berdasarkan kebutuhan sekolah yang sudah direncanakan sejak awal,” ujarnya, Selasa, (3/03/2026).
Ia menjelaskan, setiap penggunaan Dana BOS harus dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun temuan dalam pemeriksaan keuangan.
Sunarti menilai pengelolaan Dana BOS yang kurang tertib dapat memberikan dampak luas, termasuk terhadap penilaian opini laporan keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pengelolaan Dana BOS menjadi salah satu unsur yang ikut diperhatikan dalam penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Karena itu seluruh sekolah harus serius dalam pengelolaan administrasi dan realisasi anggaran,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila tata kelola Dana BOS tidak berjalan baik dan berdampak pada menurunnya opini WTP daerah, maka hal tersebut turut memengaruhi evaluasi kinerja instansi terkait, termasuk sektor pendidikan.
Karena itu, seluruh kepala sekolah dan bendahara BOS diminta lebih cermat dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), mempercepat realisasi program, serta memastikan laporan pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu.
Selain pembahasan mengenai juknis terbaru Dana BOS, kegiatan pendampingan tersebut juga menjadi sarana penguatan kapasitas manajerial kepala sekolah dalam mengelola administrasi dan keuangan pendidikan secara profesional dan transparan.
Sunarti berharap melalui kegiatan itu seluruh satuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan sekolah sekaligus meminimalisasi terjadinya Silpa pada tahun anggaran berikutnya.
“Ke depan kami berharap tidak ada lagi dana yang tersisa tanpa alasan yang jelas. Anggaran yang sudah direncanakan harus dimanfaatkan secara maksimal demi mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah,” pungkasnya.
