KLIKPARIGI.ID – Wakil Bupati Parigi Moutong mewakili Bupati menyampaikan penjelasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang rapat DPRD, Selasa (7/4/2026).
Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa LKPJ 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang mengacu pada dokumen perencanaan tahun 2024–2026.
“LKPJ tahun anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, sekaligus sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengusung tema pembangunan “Penguatan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Kawasan”.
“Tema ini dijabarkan dalam sejumlah prioritas pembangunan, antara lain reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi unggulan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup,” jelasnya.
Secara umum, lanjutnya, capaian kinerja pemerintah daerah pada tahun 2025 berada pada kategori berhasil hingga sangat berhasil, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan.
Beberapa capaian indikator kinerja utama yang berhasil melampaui target di antaranya Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 56,48 poin dari target 44 poin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 69,48 melampaui target 68,77, prevalensi stunting turun menjadi 9,3 persen dari target 18,68 persen, serta angka kemiskinan menurun menjadi 13,51 persen dari target 14,10 persen.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan masyarakat,” ungkapnya.
Namun demikian, ia juga mengakui masih terdapat beberapa indikator yang belum optimal. “Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah baru mencapai 65,36 dari target 75, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,92 persen masih di bawah target 5,01 persen, serta opini BPK atas laporan keuangan masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” paparnya.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan ke depan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memperbaiki berbagai kekurangan yang ada agar ke depan capaian pembangunan semakin optimal,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Wakil Bupati berharap adanya sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah.
“Kami berharap melalui sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, berbagai capaian yang telah diraih dapat terus ditingkatkan demi terwujudnya Kabupaten Parigi Moutong yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
