KLIKPARIGI.ID – Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat tingkat penyerapan anggaran yang tinggi sepanjang tahun 2025 dengan realisasi mencapai 95,73 persen. Capaian tersebut menjadi dasar penguatan perencanaan agar pengelolaan anggaran pada tahun berikutnya tetap terjaga dan lebih optimal.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Rapat Evaluasi Kinerja dan Program Tahun 2025 serta Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (4/2/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pusat dan daerah sebagai langkah awal penyusunan strategi kerja tahun 2026.
Menurut Dalu Agung Darmawan, evaluasi menjadi instrumen penting untuk memastikan anggaran negara dimanfaatkan secara efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa alokasi anggaran tahun 2026 harus sejalan dengan target kinerja yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan kementerian.
Ia juga menegaskan pentingnya forum evaluasi tersebut sebagai sarana memperkuat akuntabilitas kinerja serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tingginya realisasi anggaran, lanjutnya, merupakan hasil sinergi dan koordinasi yang solid di seluruh unit kerja ATR/BPN.
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan tahun 2026, Sekjen ATR/BPN mendorong seluruh satuan kerja untuk menyusun target yang terukur, jadwal kegiatan yang jelas, serta melengkapi dokumen pendukung sejak awal tahun. Dengan perencanaan yang terarah, setiap satuan kerja diharapkan mampu memantau capaian program secara berkala.
Selain itu, Dalu Agung Darmawan menekankan perlunya penguatan koordinasi antara unit pusat dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kantor Pertanahan agar pelaksanaan program berjalan selaras. Ia berharap tahun 2026 dapat menjadi momentum peningkatan tata kelola kinerja dan anggaran di lingkungan ATR/BPN.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan meski dihadapkan pada penyesuaian anggaran di tengah tahun. Ia menjelaskan bahwa proses evaluasi ke depan akan terus diperkuat melalui kolaborasi Biro Perencanaan, Inspektorat Wilayah, serta unit teknis terkait.
“Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perencanaan agar target tahun 2026 dapat tercapai sekaligus meningkatkan kualitas kinerja yang telah dibangun sebelumnya,” ungkapnya.
Rapat evaluasi tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Februari 2026. Seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi bersama jajarannya memaparkan capaian program tahun 2025 serta rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan ATR/BPN, serta jajaran Kanwil BPN Provinsi yang mengikuti secara langsung maupun daring.
