KLIKPARIGI.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan ke depan harus mengedepankan kolaborasi, inovasi, serta pembenahan proses bisnis agar dapat memberikan layanan yang cepat, terjangkau, dan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Sabtu (24/01/2026).
Menurut Wamen Ossy, harapan utama masyarakat adalah pelayanan yang tidak berbelit dan tidak memberatkan biaya. Tantangan tersebut, kata dia, harus dijawab dengan sistem layanan yang sederhana namun tetap akuntabel.
“Masyarakat ingin prosesnya cepat dan biayanya tidak mahal. Tugas kita adalah menerjemahkan harapan itu menjadi pelayanan yang efisien, terjangkau, serta tetap prudent,” ujarnya didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Juniar Hikmat Ginanjar.
Ia memberikan apresiasi atas kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dinilai mampu mengelola jumlah permohonan layanan yang tinggi tanpa menimbulkan penumpukan berkas secara signifikan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari kepemimpinan yang baik serta kerja kolektif seluruh pegawai. Namun demikian, Wamen Ossy mengingatkan agar jajaran tidak cepat berpuas diri, mengingat beban kerja diperkirakan akan terus meningkat.
“Memasuki tahun 2026, jumlah berkas dipastikan bertambah. Pengelolaan administrasi harus mulai dibenahi dengan manajemen yang lebih efektif dan efisien, karena permohonan layanan tidak akan berkurang, justru semakin meningkat,” katanya.
Dalam arahannya, Wamen Ossy juga menyoroti pentingnya penyederhanaan proses bisnis sebagai kunci menghadirkan layanan yang cepat namun tetap sesuai aturan. Ia menilai sejumlah prosedur pertanahan masih mengacu pada regulasi lama sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan memegang peran strategis karena berada di garis terdepan pelayanan publik.
“Pegawai Kantor Pertanahan adalah pihak yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dan memahami persoalan di lapangan. Oleh karena itu, masukan dari Kantah sangat dibutuhkan oleh Kantor Pusat untuk melakukan perbaikan kebijakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wamen Ossy menilai Kabupaten Bandung berpotensi menjadi model pelayanan pertanahan nasional. Kemampuan daerah tersebut dalam mengelola volume layanan yang besar dinilai layak untuk dikaji dan direplikasi.
“Apa yang membuat Kabupaten Bandung bisa relatif lebih berhasil? Apakah karena masyarakatnya sudah teredukasi, atau sistem pelayanannya yang baik. Hal-hal seperti ini perlu kita dalami,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Wamen Ossy mengajak seluruh jajaran untuk membangun komunikasi yang sehat antara pimpinan dan pegawai serta menjaga semangat bersama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. “Jika kita memiliki semangat yang sama untuk menjaga nama baik institusi, maka perlahan citra BPN di mata masyarakat akan semakin positif,” pungkasnya.
Usai memberikan pengarahan, Wamen Ossy meninjau sejumlah fasilitas layanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. Ia juga menyerahkan beberapa sertipikat kepada masyarakat yang hadir sebagai bagian dari pelayanan pertanahan yang sedang berlangsung.
