KLIKPARIGI.ID – DPRD Parigi Moutong menyoroti sejumlah kasus pelayanan kesehatan di RSUD Anuntaloko Parigi yang dinilai bermasalah. Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses DPRD Parigi Moutong yang digelar di Aula Persidangan DPRD, Senin, 19 Januari 2026.
Anggota DPRD Parigi Moutong, Muhammad Basuki, mengungkapkan sedikitnya tiga kasus pelayanan pasien yang ia terima dari laporan masyarakat. Basuki menyampaikan kasus-kasus tersebut dalam forum paripurna DPRD.
“Ada keluarga pasien melaporkan kepada saya, pasien itu atas nama Almasita umur 8 bulan,” ujar Basuki dalam rapat paripurna.
Menurut Basuki, bayi tersebut mengalami demam tinggi hingga 38,7 derajat Celsius dan dirawat di RSUD Anuntaloko Parigi sejak 13 Januari 2026 sebelum dipulangkan dua hari kemudian. Ia menyebut rumah sakit hanya memberikan obat Cotrimoxazole kepada pasien.
Pertama kata Basuki, saat keluarga pasien menanyakan obat penurun panas, mereka justru diarahkan untuk membeli obat di apotek di luar rumah sakit.
“Jadi ini, saya sudah berulang kali menyoroti terkait sirup untuk pasien anak, namun ini terulang kembali,” kata Basuki.
Kasus kedua terjadi di Unit Gawat Darurat RSUD Anuntaloko Parigi dan berujung pada meninggalnya pasien atas nama Anis Mohammad Amin.
“Pasien ini sudah meninggal, atas nama Anis Mohammad Amin. Beliau masuk UGD dalam kondisi tidak sadarkan diri sekitar jam 2 siang. Saat keluarga meminta dipindahkan ke ICU, tidak ada tanggapan apa-apa dari pihak rumah sakit dan itu hanya dibiarkan,” ujar Basuki.
Basuki menyebutkan, setelah dirinya melakukan advokasi hingga pukul 22.00 WITA, pasien tersebut baru dipindahkan ke ruang ICU. Namun, nyawa pasien tidak tertolong.
Kasus ketiga menyangkut pasien bernama Masria yang juga meninggal dunia. Menurut Basuki, pasien tersebut sempat meminta dirawat di ruang kelas dua, namun ditempatkan di ruang kelas tiga dengan alasan ruang kelas dua penuh.
“Kata perawat kelas dua penuh. Tapi saat keluarganya melakukan pengecekan ke ruangan, mereka menemukan ruang kelas dua ada yang kosong. Setelah kami intervensi lagi, baru dipindahkan,” kata Basuki.
Basuki menilai kasus-kasus tersebut menunjukkan persoalan serius dalam manajemen pelayanan rumah sakit. Ia menegaskan pelayanan kesehatan tidak seharusnya bergantung pada intervensi atau advokasi dari anggota DPRD.
“Jadi orang-orang yang tidak mempunyai akses atau kontak ke kami, itu malah tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal,” ujarnya.
Selain persoalan pelayanan, Basuki juga menyoroti transparansi pembiayaan di RSUD Anuntaloko Parigi.
“Saya sarankan kepada pihak rumah sakit, ada persoalan yang sering menjadi masalah. Ketika pasien kelas satu mau naik ke ruang VIP, mereka membayar selisih. Namun rincian pembayaran selisih itu tidak pernah diberikan,” katanya.
Ia mempertanyakan dasar penentuan besaran selisih biaya tersebut.
“Saya akan kejar hal itu. Termasuk kasus anak bayi atas nama Almasita, orang tuanya membeli obat demam di luar rumah sakit, tetapi di data BPJS tercatat ada pemberian obat paracetamol,” ujar Basuki.
Sejumlah Masalah Pelayanan RSUD Anuntaloko Disorot DPRD
