KlikParigi.id – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menegaskan keseriusannya dalam menjaga kestabilan ekonomi dan harga kebutuhan pokok masyarakat melalui keikutsertaannya dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin pagi, (21/04/2025).
Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Parigi Moutong dan diikuti oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsu Najamudin, bersama sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tergabung dalam struktur TPID Kabupaten.
Dalam rapat yang juga diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan arahan mengenai pentingnya peran TPID di setiap daerah. Menurutnya, pengendalian inflasi harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
“TPID adalah garda terdepan dalam pengendalian harga di daerah. Inflasi yang tinggi akan langsung memukul daya beli masyarakat kecil,” tegas Mendagri.
Mendagri juga mengimbau agar setiap daerah terus melakukan monitoring harga komoditas penting, menggelar operasi pasar, serta menjalin kerja sama antar daerah untuk menjaga pasokan barang.
Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat inflasi tahunan di Kabupaten Parigi Moutong masih tergolong terkendali, yakni 1,03%. Namun, pemerintah daerah diminta mewaspadai adanya kenaikan inflasi bulanan sebesar 1,65%, yang sebagian besar disebabkan oleh lonjakan harga kelompok makanan, minuman, serta energi rumah tangga.
Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan harga yang harus segera diantisipasi, terutama menjelang momen-momen seperti bulan panen, hari besar keagamaan, maupun perubahan cuaca ekstrem yang bisa mengganggu pasokan bahan pangan.
Setelah mengikuti rapat koordinasi tersebut, TPID Parigi Moutong akan segera menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret, antara lain:
- Melakukan pemantauan harga secara rutin di pasar-pasar tradisional.
- Menyiapkan operasi pasar murah bagi komoditas penting.
- Mendorong kerja sama antar daerah (KAD) untuk menjamin ketersediaan pasokan.
- Melibatkan Bulog, distributor, serta petani lokal dalam menjaga kestabilan pasokan pangan.
Menurut Syamsu Najamudin, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk bersama-sama menjaga kestabilan harga.
“Upaya pengendalian inflasi ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, bukan hanya pemerintah,” ujarnya.
Selain fokus pada inflasi, rapat juga membahas program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa program ini merupakan salah satu strategi jangka panjang dalam mengatasi kemiskinan melalui akses pendidikan nonformal.
“Sekolah Rakyat adalah fondasi sosial. Lewat pendidikan, masyarakat bisa diberdayakan untuk keluar dari kemiskinan secara mandiri,” katanya.
Dengan mengikuti rapat koordinasi TPID ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kestabilan harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan merespons secara aktif tantangan ekonomi yang dapat memicu inflasi.
Langkah-langkah lanjutan akan segera diambil TPID daerah agar pengendalian inflasi dapat dilakukan tepat sasaran dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
